oleh

BOS Djarum “Budi Hartono” Menolak PSBB DKI Jakarta

Negesindonesia.com – Langkah yang akan di ambil oleh Gubenur DKI anie Baswedan membuat Bos Djarum Group Budi Hartono angkat bicara terkait langkah yang akan dilakukan oleh Gubenur DKI Jakarta .

Orang terkaya nomer satu di indonesia “Budi Hartono” mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi tentang penolakannya terhadap langkah atau kebijakan yang akan di ambil oleh Anies Baswedan terkait penanganan covid-19 , surat yang dikirimkan pada 12 september 2020.

dikutip dari salah satu akun Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia, menyebutkan bahwa orang terkaya di Republik Indonesia “Budi Hartono” mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.

Menurut Budi Hartono langkah yang akan di ambil oleh Gubenur DKI Jakarta dirasa belum tepat yaitu rencana akan menerapkan PSBB pada 14 september 2020 dengan alasan semakin tingginya kasus Covid -19 di DKI Jakarta dan kapasitas Rumah Sakit di Jakarta yang maksimum dalam waktu dekat , karena sudah terbukti bahwa PSBB bukan langkah yang Efisien untuk menurunkan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Meminta Dalam Dua Minggu kasus covid - 19 Di Jawa Timur Turun Signifikan

selain menyampaikan penolakannya beliaun juga memberikan sebuah masukan atau cara yang lebih tepat untuk menangani kasus covid-19 diwiliyah DKI Jakarta yaitu dengan menerapkan measure circuit breaker yang sudah terbukti bisa menurukan kasus penyebaran Covid-19 dan sudah di terapkan di beberapa negara yang berhasil mengatasi Wabah Covid-19 dan tidak hanya itu beliau juga melampirkan chart negara yang berhasil menerapkan measure circuit breaker.

dan untuk solusi akan penuhnya rumah sakit dijakarta dalam waktu dekat beliau juga memberikan solusi yaitu dengan cara meniru negara singapura yakni membangun rs darurat dari container yang dibekali dengan Ac disuatu lahan terbuka , selain proseanya tidak memakan waktu yang lama dan muda langkah ini juga bisa meminimalisir biaya alias tidak mahal.

dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden didalamnya juga menjelaskan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengatasi wabah Covid-19 pernyataan tersebut bersumber dari lembaga yang terkemuka yaitu our word in data.

Baca Juga :  104,2 Triliun Disiapkan Untuk Sektor Ketahanan Pangan 2021

Meskipun begitu Menurut beliau ada beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan DKI jakarta pada khususnya. Langkah-langkah itu sebagai berikut:

1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Baca Juga :  Pilkada Serentak Di 270 Daerah 2020 Tetap Dilaksanakan

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga akivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

Hasil dari beberapa survei lembaga ternama terkait covid-19 bahwa “Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19 , Beberapa lembaga survei menunjukan hasil riset seperti itu.

Di antaranya adalah lembagai survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, di mana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali.”(fq/NI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed