Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Meraih Tiga Penghargaan Sekaligus dari Menteri Desa || NegesIndonesia

Advertisements

Surabaya, Negesindonesia.com – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meraih tiga penghargaan sekaligus dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar. Tiga penghargaan tersebut diserahkan saat launching PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDesMa, di atas KRI Makassar 590 di kawasan Markas Komando Armada II, Kamis (27/10).

Perhargaan pertama yang diserahkan yakni Lencana Abdi Ekonomi Desa, atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong BUMDesa bersama LKD mendirikan PT LKM yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan tersebut diberikan kepada gubernur atas keberhasilannya menyelamatkan aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) senilai lebih dari Rp1,6 triliun.

Dana tersebut saat ini dikelola PT LKM dengan pemilik saham adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). “Lembaga ini sudah mendapatkan pendampingan dari OJK,” kata Halim.

Dana tersebut merupakan dana bergulir bantuan pemerintah melalui Program Pengembangan Kecamatan sejak tahun 1997. Lantas berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan hingga berakhir 31 Desember 2014.

Dana tersebut dikelola oleh 523 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan pemanfaat pinjaman mencapai 72.582 kelompok masyarakat. Sejak PNPM MPd berakhir, UPK dibiarkan begitu saja karena tidak ada regulasi pengakhiran yang jelas.

UPK ahirnya berjalan sendiri-sendiri sesuai kearifan lokal di masing-masing Desa. Maka itu, Pemprov Jatim mengambil alih peran pembinaan dan pengawasan yang awalnya dilakukan oleh Kemendagri.

Melalui berbagai pembinaan, pelatihan dan pengawasan, UPK Eks PNPM terus didorong untuk mengikuti regulasi UU 6/2014 tentang Desa. Yakni dengan melakukan transformasi menjadi BUMDesMa.

Meski awalnya banyak UPK yang menentang kebijakan ini, namun melalui berbagai pembinaan akhirnya masyarakat memahami. Bahwa keberlangsungan aset PNPM MPd sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Akhirnya, perjuangan Pemprov Jatim direspon oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan Perpres 11/2021 tentang BUMDes. “Kita apresiasi Ibu Gubernur Jatim dan beberapa kepala daerah, karena Jatim adalah provinsi pertama yang sudah memiliki PT LKM,” ujar Menteri Desa PDTT.

Gubernur juga dianugerahi penghargaan lain. Penghargaan itu yakni Lencana Abdi Desa Pertama. Ini diraih berkat komitmen dan kerja keras pemprov mendorong percepatan pembangunan desa. Sehingga seluruh desa di Jatim mencapai status berkembang, maju dan mandiri. Juga terbebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Seperti diketahui, sejak dipimpin Khofifah, jumlah desa berstatus mandiri terus bertambah. Hingga Juli 2022, di Jatim ada 1.490 desa mandiri. Angka ini merupakan yang terbanyak secara nasional.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang banyak membantu penyelamatan aset UPK PNPM MPd. Bahkan sekarang sudah berbadan hukum melalui pendirian PT LKM milik BUMDesMa,” kata Halim. “Jatim menjadi role model penyelamatan aset UPK Eks PNPM MPd di Indonesia,” imbuhnya.

Penghargaan ketiga yang diberikan Menteri Desa PDTT kepada Khofifah adalah Lencana Abdi Pembangunan Desa. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Sehingga Jatim menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak se-Indonesia tahun 2022.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PT LKM didirikan atas kesepakatan bersama antara masyarakat yang mengelola program PNPM MPd, pemerintah daerah, Kementerian Desa PDTT dan OJK.

Sejak program berakhir, banyak pihak kebingungan mengelola. “Kami berembug dengan Menteri Desa PDTT. Akhirnya kami membentuk BUMDesMa dan PT LKM yang saat ini mengelola aset yang totalnya mencapai Rp 1,6 triliun,” terang gubernur.

Khofifah berharap PT LKM Milik BUMDesMa dapat membantu pemerintah melawan rentenir yang masih banyak beroperasi di desa-desa.

“Bupati dan Walikota dapat membantu pendanaan melalui subsidi bunga seperti yang sudah di lakukan pemprov. Sehingga masyarakat yang membutuhkan modal dapat terbantu PT LKM BUMDesMa. Bunga pinjamannya hanya tiga persen karena mendapat subsidi bunga pinjaman dari pemda,” jelas Khofifah.

Khofifah mengucapkan terimakasih kepada seluruh bupati-walikota serta kepala desa yang sudah bekerja luar biasa. Juga OJK yang telah membantu proses pembentukan persereon terbatas bagi LKM di Jatim, sehingga operasional mereka memiliki legalitas yang kuat. (hum/an)