oleh

Penyaluran Anggaran Dana BOS Tidak Trasparan

Negesindonesia.com – Dana BOS adalah salah satu sumber anggaran yang berfungsi untuk menutupi biaya pendidikan operansi non personalia sebagai upaya terwujudnya program wajib belajar.


Namun sangat di khawatirkan karena dana BOS maupun Hibah BOS/BOPDS yang di taksir Miliaran rupiah ini untuk kepala sekolah ataupun komite sekolah tidak diiringi dengan trasparanya sistem penerimaan dan penyaluranya terlebih kepada murid dan wali murid dalam penerimaan dana BOS.


Bahkan untuk sekolah swasta khususnya siswa pun tidak tahu kalau memang sekolahannya menerima Dana BOS.


Sedangkan sudah bukan masalah rahasia lagi jika wali murid yang baru mendaftarkan ananya masuk sekolah ke jengang SMP,SMA,SMK Negeri sering mengeluh dengan besarnya pungutan yang harus di bayar dalam rangka PPDB.


Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada redaksi Negesindonesia.com di duga banyak terjadi pungli dalam pelaksanaan PPDB wilayah Jawa Timur pungli yang sering di pungut kepada siswa – siswi yaitu Biaya administrasi masuk sekolah , Biaya kelulusan , Pembelian buku mata pelajaran , LKS , Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah dan uang SPP meski siswa – siswi tidak dipungut secara penuh dengan alasan memunggut biaya tersebut dikarenakan dana BOS tidak cukup untukmencakup seluruh kebutuhan operasional sekolah , padahal sujah jelas Dana BOS diperuntuknya atau bertukuan untuk membebaskan seluruh siswa – siswi dari pungutan dalam bentuk apapun di sekolah dasar dan Menengah Negeri dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Dalam hal ini bertentangan dengan Permendikbud pasal 11 No 44/2012 dan pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 terkait larangan pungutan dalam pelaksanaan PPDB 2020.


Perlu kita Ketahui Berapa total Dana BOS dan Hibah Bos yang diterima Persiswa / Tahun berikut rincianya :

Sekolah Menengah Pertama (SMP) jadi Rp 1 juta per anak Bos reguler Pusat. Rp. 1 juta / per anak. Hibah dari Provinsi Jatim, Rp. 1 juta/per anak.Pendamping Bos dari Pemerintah Daerah (mungkin tidak semua Pemerintah Daerah).

Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1,4 juta per anak Bos reguler Pusat, Rp1,4 juta per anak TISTAS /BPOPP dan Rp1,4 juta per anak Hibah Bos.

SMK Rp 1,6 juta per anak. Bos reguler Pusat. Rp1,6 juta per anak TISTAS / BPOPP dan Rp1,6 juta per anak Hibah Bos. (sumberdata web BOS, anggran.dindikjatim dan jidih daerah). 

Dan masih ada lagi yaitu dana BOS afirmasi dan BOS kinerja yang di terima seluruh jenjang , untuk bos Afrimasi sebesar 24 juta pertahun dan persekolah ditambah 2 juta x jumlah siswa prioritas , sementara untuk BOS kinerja senilai 19 juta per sekolah per tahun di tambah dengan 2 juta x jumlah sasaran siswa prioritas.


Apakah sesuai dengan alasan bahwa Dana BOS tidak cukup untuk kebutuhan operasional sekolah sehingga masih memunggut biaya – biaya dari wali murid??? Timbul tanda tanya besar dan Sangat menarik untuk di telusuri.(Fq/NI).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed