oleh

KPK Kawal Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Di Gresik

Negesindonesia.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyerahan akte prasarana sarana utilitas dari 3 pengembang di Gresik kepada Bupati Gresik Dr.Sambari halim Radianto serta melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan(Korsupgah) pada senin (16/11/2020) diruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik.

Akte PSU perumahan dari para pengembang tersebut diserahkan setelah masing-masing perwakilan dari PT Swan Mernganti Emas di Menganti, PT Bunga regency di Dungus Cerme dan PT The Lotus Wringinanom menandatangani dihadapan Bupati dan Korsupgah KPK serta para Kepala OPD yang hadir pada kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Lantik Pimpinan Ranting , DPC Gerindra Dan Ketua PAC Kecamatan Menganti "Mustakim" Sebut Dua Agenda Besar

Adapun luas areal dari masing-masing pengembang yaitu, PT Swan Mernganti Emas seluas 8 hektar, PT Bunga regency 1 hektar dan PT The Lotus 2,3 hektar.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada para pengembang di Gresik yang telah menyerahkan PSU nya kepada Pemerintah.

“Semakin cepat diserahkan semakin baik. Pengembang biasanya ingin segera menyerahkan fasum dan fasosnya. Tentu saja kami siap menerima asal ada jaminan tanggung jawab. Kami akan mengecek prosentase dan keberadaan PSU tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan.” kata Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati meminta kepada OPD yang mempunyai kewenangan tersebut untuk memeriksa jalan, gorong-gorong, saluran air dan berbagai fasilitas lain sesuai kualitas dan kwantitasnya.

“Kepada OPD yang berwenang tolong hal ini terus dipantau, jangan sampai ada pengembang yang lari sebelum membereskan PSU nya” tegas Bupati.

Baca Juga :  Berkas Sudah Lengkap , KPU Arahkan Paslon Qosim-Alif Lanjut Tahap Pemeriksaan Kesehatan

Edy Suryanto dari koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) mengatakan bahwa pihaknya sangat konsen dengan penyerahan PSU. Dia mengingatkan kepada para pengembang perumahan yang ada di Gresik, agar segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Ke Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Ada potensi tindak pidana jika PSU tidak segera diserahkan ke Pemerintah daerah. Misalnya saja pengembang yang mengalih fungsikan lahan yang semua dipakai sebagai taman kemudia di ubah menjadi ruko. Sementara tamannya di pindah ke tempat yang tidak layak” ujar Edy mencontohkan.

Untuk itu, pihaknya melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan pengawasan terhadap PSU kawasan perumahan.

“Kami minta Camat dan pengembang yang hadir disini untuk merekomendsasikan penyerahan PSU ini sesegera mungkin. Pada catatan kami di Gresik ada 258 pengembang, namun pada sekian tahun terakhir hanya 10 pengembang yang menyerahkan PSU nya.” Katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed