Dugaan Pungli Dinas PMD Saat Pelantikan Kepada Desa , Kini Jadi Sorotan Kejari Gresik

Negesindonesia.com – Pelantikan 47 kepala Desa di kabupaten Gresik , terciderai karna adanya pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Gresik.

Penarikan uang sebesar Rp 900 ribu per kepala desa itu dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk biaya pelantikan pada 20 April 2022 lalu tanpa disertai bukti Nota ataupun Kwitansi.

Hal ini terkuak setelah DPRD Gresik melalui Komisi I mengakomodir keluhan kepala desa, kemudian di kroscek ternyata benar tarikan itu di luar APBD Gresik. Padahal anggaran pelantikan menyentuh angka ratusan juta. Tagline Pilkades Sukses tanpa Ekses pun tercoreng.

Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Zaifuddin mengaku bukan masalah besar kecilnya nominal yang dipatok. Tetapi ini tidak etis, OPD jualan atribut dan dokumentasi. Ditambah lagi tanpa nota dan kwitansi.

“Ini budaya tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam APBD saja karena kegiatan resmi dari Pemkab Gresik,” terangnya.

Total uang atribut dan dokumentasi tanpa kwitansi tersebut terkumpul Rp 42,3 juta.

Berbeda saat dikonfirmasi secara terpisah Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Suyono , Ia berdalih bahwa ini sudah di sepakati anggaran sudah disosialisasikan kemudian disepakati bersama para kepala desa sebelum dilantik. Bahkan para kades setuju ada atribut plus dokumentasi pribadi.

“Itu bukan hanya atribut saja, ada foto 16 R juga dan semuanya sepakat dan tidak terjadi permasalahan. Karena ini momen sakral pelantikan setelah menang pada Pilkades kemarin,” terang Yono.

Diketahi bahwa dugaan Pungutan liar (Pungli) atribut dan dokumentasi pelantikan kepala desa bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Jawa Timur guna menggungkap kebenaran dan keganjalan yang terjadi di lingkungan Dinas PMD

Negesindonesia.com - Fq

negesindonesia.com